Vaksin berbayar Indonesia dikrikit oleh WHO! Kepala Unit Program Imunisasi, Dr Ann Lindstrand, mengatakan penerapan mekanisme vaksin berbayar di tengah pandemi dapat menimbulkan beberapa masalah.

Muali dari masalah etika dan juga mempersempit akses masyarakat terhadap vaksin.

Vaksin berbayar Indonesia tidak punya dasar penerapan yang kuat

“Penting bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap vaksin dan pembayaran apapun dapat menimbulkan masalah etika dan akses, khususnya selama pandemi. Di saat bersama, kita membutuhkan cakupan dan jumlah vaksin yang mampu menjangkau semua pihak yang paling rentan,” tuturnya dalam jumpa pers di Jenewa seperti dilansir laman resmi WHO, Kamis (15 Juli).

Menurutnya alasan dasar penerapan vaksin berbayar saat ini tidak cukup kuat. Pasalnya, banyak negara yang mendapat jatah dosis vaksin Covid-19 lewat mekanisme kerjasama multilateral COVAX Facility yang berada di bawah WHO.

via UNICEF

Kendati pengiriman vaksin ke negara COVAX memerlukan biaya transportasi, logistik, dan lainnya, Lindstrand mengatakan dana itu sudah ditanggung melalui bank pembangunan multilateral, Bank Dunia dan lembaga internasional lain.

“Ada pasokan vaksin dari COVAX melalui kolaborasi UNICEF, WHO dan lain-lain. Tentunya mereka memiliki akses vaksin yang gratis hingga 20 persen dari populasi yang didanai para penyandang kerja sama COVAX. Jadi sama sekali tidak dipungut pembayaran dalam pelaksanannya,” tuturnya.

Jumlah kematian harian Covid-19 jadi sorotan WHO

Sementara itu, Dr Mike Ryan selaku Direktur Eksekutif Program Darurat WHO juga menyinggung situasi di Indonesia yang tengah mengalami lonjakan dalam beberapa pekan terakhir.

Ia bahkan turut menyinggung jumlah kematian harian di Indonesia menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara dan melebihi India.

“Kami melihat peningkatan kasus sebesar 44 persen selama sepekan terakhir dan peningkatan kemaitan sebesar 71 persen. Jadi tidak diragukan bahwa Indonesia tengah menghadapi situasi sulit,” tuturnya.

Lebih lanjutnya, Ryan menilai Indonesia harusnya memiliki lebih banyak akses vaksin melalui jalur inisiatif seperti COVAX. “Jadi intinya, vaksinasi gratis dalam kampanye melakukan imunisasi masal terutama kaum rentan dan tenaga kesehatan,” tuturnya.

Untuk diketahui, pelaksanaan vaksin berbayar yang rencananya dibuka Senin (12 Juli), saat ini ditunda sementara waktu akibat protes dari berbagai kelompok masyarakat.