Enggak setuju sama sistem non-tunai
Penerapan bayar parkir pakai QRIS mendapat penolakan dari para jukir (juru parkir).
Salah satunya terjadi di Jalan Tunjungan, para jukir mengaku tidak setuju dengan sistem non-tunai yang diterapkan sama Dishub Surabaya.
Jukir merasa tidak mendapat ‘keuntungan’
Kepala UPT Parkir Dishub, Jeane Taroreh menjelaskan kalau penerapan ini sudah dicoba namun mendapat penolakan karena para jukir merasa keuntungan yang didapat kurang.
“Untuk yang QRIS kami menerapkan bagi hasil 60-40%. 40% itu dibagi, 5% untuk Katar (Kepala Pelataran) dan 35 persen Jukir. Jadi Jukir sudah (ada) penambahan 15 persen,” jelasnya.
Tapi, kenaikan sekitar 15 persen itu tetap menolak pembayaran dengan QRIS.
View this post on Instagram
Akan dirundingkan
Terkait hal ini, para juru parkir berharap agar Dishub bisa membantu mereka ‘bertemu’ dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan membahas solusi kebijakan tersebut.
“Permintaan dari paguyuban bisa difasilitasi ketemu dengan pimpinan tertinggi Pemkot Surabaya,” katanya.
Begini respon Wali Kota Surabaya
Eri menilai para jukir belum paham benar soal maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut.
Menurutnya, tujuannya adalah untuk menaikan pendapatan jukir secara transparan dan jelas.
“Karena saya melakukan parkir dengan QRIS atau parkir berlangganan ini untuk menaikkan pendapatan mereka (Jukir) secara jelas. Jadi kalau (Misalnya) dia (Jukir dapat) 40 persen di wilayah itu, misalnya pendapatan Rp 1 juta, maka dia bisa membawa pulang Rp 400.000/ hari,” jelas Eri, Kamis (11/1/2024).
Lebih lanjut, dengan sistem pembayaran non tunai, pendapat jukir tidak akan dipotong pihak lain dan langsung masuk ke rekening masing-masing.
Top image via Pemkot Surabaya
—
-
Studi: Indonesia Jadi Negara Pengguna Vape Terbanyak di Dunia
-
53 Napi Kabur Dari Lapas Kelas IIB Sorong, Diduga “Berkat” Petasan
-
Studi: Besarnya Beban Biaya Sewa Rumah Ternyata Dapat Meningkatkan Risiko Kematian Seseorang