MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Ketenagakerjaan soal Diskriminasi Batas Usia Pelamar dalam Lowongan Kerja

MK tolak gugatan uji materi UU Ketenagakerjaan

Pada Selasa, 30 Juli 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan keputusan untuk menolak gugatan uji materi UU Nomor 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan yang berpotensi munculkan diskriminasi batas usia dalam lowongan kerja (loker).

Permohonan gugatan uji materi tersebut diajukan oleh Leonardo Olefins Hamonangan terkait UU Ketenagakerjaan Pasal 35 Ayat 1.

Pasal 35 Ayat 1 UU Ketenagakerjaan dianggap diskriminatif dan ngga relevan

Leonardo menilai jika Pasal 35 Ayat 1 dalam UU Ketenagakerjaan bersifat diskriminatif dan tidak relevan yang diajukan oleh para penyedia kerja bagi para pencari kerja.

Ia menyebut jika pasal tersebut berisiko untuk dimanfaatkan sejumlah perusahaan untuk merekrut pekerja berdasarkan kriteria yang dianggap tidak relevan dan cenderung diskriminatif.

Termasuk dalam menentukan syarat rekrutmen yang mengutamakan pelamar di usia-usia tertentu untuk mendapatkan posisi pekerjaan.

Putusan dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan dengan Perkara Nomor 35/PUU-XXII/2024.

“Amar putusan, mengadili, menolak permohonan (dari) Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo bersama dengan delapan hakim konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan putusan/ketetapan sebagaimana yang dilansir dari rilisan pers Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Rabu, 31 Juli 2024.

Penjelasan dari Hakim Konstitusi kenapa permohonan tersebut ditolak seluruhnya

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menjelaskan pertimbangan hukum Mahkamah yang memutuskan untuk menolak uji materi tersebut karena batasan usia dalam lowongan kerja tidak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang bersifat diskriminatif.

Dalam pernyataan tertulisnya, Arief juga mengatakan yang digolongkan diskriminasi terhadap hak asasi manusia apabila adanya perlakuan pembedaan yang didasarkan pada agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.

Jadi persyaratan batasan usia tertentu, pengalaman kerja, serta latar belakang pendidikan tidak bisa termasuk perlakuan yang diskriminatif.

Let uss know your thoughts!