Langkah Kontroversial di Hari Pertama Kepemimpinan
Donald Trump, presiden terpilih Amerika Serikat, dikabarkan akan langsung mengambil langkah besar setelah kembali ke Gedung Putih pada Januari mendatang.
Salah satu kebijakan utamanya? Melarang keberadaan tentara transgender di militer AS.
Langkah ini dilaporkan akan efektif sejak hari pertama Trump menjabat, mengacu pada pernyataan masa kepemimpinannya sebelumnya bahwa AS “tidak akan lagi menerima atau mengizinkan transgender di militer.”
Kebijakan Lama yang Kembali Dihidupkan
Dalam masa jabatannya yang pertama, Trump mengeluarkan larangan terhadap tentara transgender dengan alasan biaya medis yang dianggap “luar biasa.”
Larangan ini mulai berlaku pada 2019, namun kemudian dicabut oleh Presiden Joe Biden pada awal masa kepemimpinannya.
Kini, seperti dilansir The Times, Trump dikabarkan tidak hanya berencana mencabut kebijakan Biden, tetapi juga mengeluarkan anggota transgender yang saat ini masih bertugas. Langkah ini diprediksi akan memicu gelombang gugatan hukum.
“Sekarang, Trump diperkirakan akan segera mencabut perintah Biden dan melangkah lebih jauh,” kata sumber The Times yang akrab dengan rencana tersebut.
Sanggahan dari Pihak Trump
Di sisi lain, tim transisi Trump menepis kabar tersebut. Karoline Leavitt, juru bicara Trump, menyatakan bahwa isu ini hanyalah spekulasi belaka.
“Sumber-sumber yang tidak disebutkan namanya ini berspekulasi dan tidak tahu apa yang sebenarnya mereka bicarakan. Tidak ada keputusan mengenai masalah ini yang telah dibuat,” ujar Leavitt.
Ia juga menegaskan bahwa hanya kebijakan yang diumumkan langsung oleh Trump atau perwakilannya yang bisa dianggap resmi.
Komitmen Trump terhadap Kebijakan Anti-LGBT+
Ini bukan pertama kalinya Trump membuat kebijakan yang kontroversial terkait komunitas LGBT+. Dalam kampanyenya, ia berjanji untuk:
- Membatalkan perlindungan hak sipil untuk LGBT+
- Melarang siswa transgender bermain olahraga atau menggunakan toilet sesuai identitas gender mereka
- Melarang perawatan kesehatan afirmasi gender bagi remaja transgender
Partai Republik sebagai pendukung Trump bahkan telah mengajukan ratusan undang-undang anti-transgender di berbagai negara bagian.
Situasi ini semakin panas setelah pemilu 2024, ketika anggota Kongres GOP menghabiskan waktu untuk mendiskreditkan komunitas transgender, termasuk legislasi baru yang melarang penggunaan toilet berdasarkan identitas gender.
“Ini adalah langkah yang berpotensi merusak kemanusiaan dan martabat komunitas transgender, baik di militer maupun dalam kehidupan sehari-hari,” tulis salah satu aktivis di media sosial.
Top image via (Photo by Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
—
Let us know your thoughts!
-
Kurangi Polusi, Pemprov DKI Hijaukan Rasuna Said dengan 136 Pohon Tabebuya
-
Kerjasama Kemenbud dan Sam’s Studios Hadirkan 51 Layar Baru di Pulau Jawa
-
Kemkomdigi Hadirkan Hiburan Edukatif untuk Anak-Anak Pengungsi Erupsi Lewotobi