Kontradiktif dengan DPR, Istana Negara Bantah Anggaran BMKG Terpotong 50,3 Persen

Istana Kepresidenan memberikan respon bantahan terkait ramainya pemberitaan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang dipotong hingga 50,3 persen imbas instruksi efisiensi yang diresmikan oleh Presiden Prabowo pada 22 Januari 2025 lalu.

Istana Negara bantah anggaran BMKG dipotong 50 persen imbas efisiensi

Pihak Istana Negara melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Hasbi mengklaim jika anggaran BMKG yang terkena efisiensi mencapai 50 persen lebih adalah hal yang tidak benar.

Hasan Hasbi tak hanya membantah namun mengarahkan kepada masyarakat untuk melakukan pengecekan untuk data terbaru anggaran APBN untuk BMKG.

“Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50%. Silahkan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru,” kata Hasan Hasbi dalam keterangan tertulis dilansir katadata Selasa, 11 Februari 2025.

Kontradiktif dengan yang disampaikan DPR saat raker?

Pada Kamis, 6 Februari 2025 lalu, Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja (raker) bersama sejumlah mitra kementerian/lembaga negara.

Dalam raker tersebut, DPR menyampaikan data alokasi anggaran pada setiap kementerian/lembaga.

Berdasarkan pagu indikatif APBN 2025 BMKG dari yang sebelumnya Rp2,826 triliun menjadi Rp1,403 triliun, mengalami pemangkasan sekitar 50,3 persen.

Bahkan Ketua Komisi V DPR Lasarus menegaskan jika pagu indikatif bersifat mutlak.

“Pagu indikatif itu kewenangan penuh pemerintah, ya, itu sudah pakem, makanya ada Inpresnya dan turun surat dari Menteri Keuangan. Setelah disahkan pagu indikatifnya kita akan rapat khusus dengan kementerian dan lembaga terkait, yang kemudian diperdalam lagi programnya dengan eselon 1-3,” kata Lasarus dalam rapat kerja di Jakarta dilansir Antara Kamis, 6 Februari 2025.

Pastikan mitigasi bencana termasuk alat deteksi dan monitoring tetap optimal

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan menegaskan, dalam kebijakan efisensi anggaran setidaknya ada empat kategori yang tidak ikut terkena imbas, antara lain gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik dan bantuan sosial.

Meskipun tidak memaparkan lebih detail terkait berapa jumlah pemangkasan anggaran di BMKG, Hasan Hasbi menegaskan layanan mitigasi bencana dipastikan tetap akan optimal. “Jadi mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal.”

Let uss know your thoughts!