Indonesia diharapkan bisa produksi massal vaksin Corona awal tahun 2021

Presiden Jokowi memprediksi bahwa Indonesia akan memproduksi massal vaksin corona di awal tahun 2021, sekitar Januari hingga April. Hal tersebut pun diamini Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

“Kita sepenuhnya mendorong dan mendukung upaya tersebut sehingga target tersedianya vaksin pada pertengahan tahun depan dapat terealisasi. Bahkan kita doakan bisa lebih awal lagi,” ujar Ma’ruf dalam acara dialog virtual nasional lintas agama, Selasa (14/7).

View this post on Instagram

Covid-19 menjadi musuh bersama. Bukan hanya Indonesia, tapi juga dunia. Semua harus bahu membahu agar pandemi ini bisa segera diatasi. Pemerintah fokus pada dua hal: memutus mata rantai pandemi dan pemulihan dampak sosial ekonomi menuju tatanan normal baru.⁣ ⁣ ⁣ Detik demi detik pemerintah terus melakukan akselerasi untuk mengatasinya. Langkah kecil dimulai dari membangun kesadaran dan disiplin secara individu untuk menangkalnya. Kuncinya kita bersama harus saling mengingatkan untuk kebaikan dan kesabaran (watawa shoubil haqqi watawa shoubil shobr).⁣ ⁣ ⁣ Saya mengajak semua elemen bangsa. Termasuk para ulama dan tokoh masyarakat untuk berpartisipasi Bersatu Lawan Covid-19 (BLC) dengan "EMPAT KUNCI" sederhana:⁣ ⁣ 1. IMAN : Percaya dan yakin bahwa wabah ini terjadi karena kehendak Allah. Semua harus ikhlas dan sabar menerima ujian ini. Jangan panik dan putus asa. Allah tidak akan menguji makhluknya di luar batas kemampuannya. (Laa yukallifullahu nafsan illa wus'aha).⁣ ⁣ 2. IMUN : Diwujudkan dengan rajin berolahraga, berjemur, dan minum vitamin agar imunitas tubuh terjaga.⁣ ⁣ 3. AMAN : Diimplementasikan dengan mengikuti anjuran pemerintah terkait protokoler kesehatan agar menjaga jarak, tidak berkerumun, hingga menjaga kebersihan (cuci tangan, pakai masker). Imunisasi diri perlu dibentengi juga dengan amanisasi diri.⁣ ⁣ 4. AMIN : Setelah usaha, dan ikhtiar, tawakkal (berdoa) kepada Allah harus terus dipanjatkan agar Covid-19 segera teratasi dan kita semua bisa beraktivitas kembali dalam tatanan normal baru.⁣ ⁣ ⁣ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْۗ ⁣ ⁣ "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." (Q.S. Ar-Ra'd: 11).⁣ ⁣ Mari bersatu agar ujian ini bisa kita lewati bersama dengan disiplin terhadap protokol kesehatan dan tetap produktif.

A post shared by KH.Ma'ruf Amin (@kyai_marufamin) on

Tekankan pentingnya adaptasi kebiasaan baru

Seraya menunggu vaksin corona rampung dibuat, Mar’ruf Amin pun menekankan pentingnya koordinasi dan penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) untuk menekan dampak pandemi covid-19, hususnya di bidang perekonomian.

“Pemerintah memperkenalkan kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru atau AKB, namun harus tetap dibarengi dengan upaya mengendalikan penularan COVID-19. Langkah ini ditempuh dengan maksud agar penyebaran virus tetap terkendali dan ditekan, tetapi kehidupan ekonomi tidak makin terpuruk,” kata Ma’ruf.

View this post on Instagram

Hari ini saya mendampingi Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas tentang percepatan penanganan dampak pandemi covid-19 di Istana Merdeka. ⁣ ⁣ Pemerintah pusat memandang perlunya sosialisasi secara masif mengenai Gerakan Nasional Disiplin Protokol Kesehatan. Tujuannya, tentu, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk disiplin menggunakan makser, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Sosialisasi ini harus dilakukan secara persuasif, komunikatif, dan partisipatif yang membangun kepercayaan, berbasis pada ilmu pengetahuan, sains dan data guna membangkitkan partisipasi masyarakat. ⁣ ⁣ Karena itu perlu kekompakkan seluruh elemen untuk membangun kesadaran bersama. Mulai dari TNI, Polri, relawan, ormas, hingga tokoh kampus bahkan para ulama dan tokoh agama bergerak ikut mengkampanyekannya sekaligus melakukan pengawasan terhadap protokol kesehatan. ⁣ ⁣ Menyikapi kenaikan kasus positif Covid-19 di Indonesia, semua harus kompak fokus dan memasifkan 3T: testing (pengujian), tracing (pelacakan), dan treatment (perawatan) pasien yang terinfeksi Covid-19. Utamanya di delapan provinsi dengan angka penularan yang cukup tinggi, yaitu Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Papua, dan Kalimantan Selatan.

A post shared by KH.Ma'ruf Amin (@kyai_marufamin) on

Untuk itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin tak ingin hanya melibatkan kementerian dan lembaga terkait, namun juga tokoh masyarakat hingga agama. Menurutnya, kerja sama ini dapat menjadi solusi lain dalam sosialisasi dan waspada terhadap penyebaran virus corona.

“Mengajak para umat dan segenap masyarakat tetap tabah, tidak berputus asa atau menyerah pada nasib. Tapi bertambah semangatnya untuk bertahan dan mencari inovasi serta memacu kemajuan dalam menghadapi dan mengatasi tantangan pandemi COVID-19,” tutupnya.

Puncak covid-19 diprediksi akan terjadi bulan Agustus-September

Sementara itu, presiden Jokowi mengungkapkan bahwa puncak virus corona (covid–19) akan terjadi di bulan Agustus hingga September 2020.

“Kalau melihat angka-angkat memang nanti perkiraan puncaknya ada di Agustus atau September, perkiraan terakhir. Tapi kalau kita tidak melakukan sesuatu, ya bisa angkanya berbeda,” tutur Jokowi.

Sebelumnya, Badan Intelijen Negara (BIN) sempat memprediksi puncak covid-19 terjadi pada Mei dan melandai di Juli. Namun prediksi itu meleset, sebab jumlah kasus positif hingga saat ini masih terus bertambah.

View this post on Instagram

Ada sebuah hasil survei di satu provinsi yang menyebutkan: hanya 30 persen warga yang menggunakan masker sehari-hari. Selebihnya, 70 persen, masih berkegiatan seperti suasana sebelum pandemi: tidak memakai masker. Kalau sudah begini, bagaimana angka positif kasus Covid-19 tidak menjadi tinggi? Itu hanya salah satu faktor pemicu, selain ketidakdisiplinan lain di masyarakat. Karena itulah, pemerintah tengah membahas kemungkinan penerapan sanksi bagi masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Bukan lagi pembatasan semata-mata, tapi ada sanksi. Sanksinya bisa berupa denda, kerja sosial, atau hukuman tindak pidana ringan (tipiring). Penerapan sanksi ini diharapkan akan membuat masyarakat lebih patuh terhadap protokol kesehatan.

A post shared by Joko Widodo (@jokowi) on

Jadi kira-kira kapan ya pandemi corona ini berakhir? Tahun 2021? 2022? Tell us what you thinkin the comments below!