Vaksinasi mandiri Covid-19 ditargetkan untuk bisa terwujud selambatnya awal Maret 2021. Keberadaan program diharapkan dapat membantu mewujudkan percepatan herd imunity sekaligus mengurangi beban APBN.

Sementara ini, pemerintah masuh terus menggodok sejumlah regulasi agar pelaksaan vaksin mandiri dapat berlangsung optimal dan bermanfaat bagi masyarakat.

Mudah-mudahan, akhir Febuari atau selambatnya awal Maret 2021, vaksinasi mandiri sudah bisa dilaksanakan,” begitu tutur Presiden Jokowi dalam diskusi dengan sejumlah pemimpin redaksi media nasional di Istana Negara, Rabu (17 Februari) seperti dilansir Beritasatu.

Dilaksanan rumah sakit yang tidak ditunjuk untuk vaksin gratis

Pelaksanaan vaksinasi mandiri masih  menunggu datangnya vaksin Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan AstraZeneca. Saat ini Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia memberikan nama perusahaan yang bersida membeli vaksin mandiri.

Saat tiba, vaksin gotong royong kemudian akan didistribusikan kepada perusahaan yang memesan.

Vaksinasi mandiri dilaksanakan oleh rumah sakit yang tidak ditunjuk untuk melakukan vaksinasi gratis,” tambah Jokowi.

Selain itu, pengadaan vaksin hanya boleh dilakukan oleh PT Bio Farma. Adapun kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mencegah pemalsuan vaksin dan kebocoran.

Perusahaan yang membeli vaksin gotong royong dari Bio Farma nantinya melakukan vaksinasi gratis kepada karyawan dan keluarganya. Selain itu, rumah sakit boleh melayani pasien di luar karyawan dan keluarga perusahaan yang mensponsori,” papar Jokowi.

Ini alsan vaksinasi mandiri tidak pakai sinovac

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakn siap melaksanakan arahan Presiden Jokowi terkait vaksinasi mandiri. Agar vaksinasi dapat berjalan sesuai harapan makan akan ada beberapa regulasi terkait proses pelaksanaan.

Salah satunya, merek vaksin mandiri dipastikan berbeda dengan vaksin gratis. Pasalnya Pemerintah wajib memastikan bahwa vaksinasi gotong royong sama sekali tidak menggangu pasokan vaksin gratis.

Salah satunya, merek vaksin mandiri dipastikan berbeda dengan vaksin gratis. Pasalnya Pemerintah wajib memastikan bahwa vaksinasi gotong royong sama sekali tidak menggangu pasokan vaksin gratis.

Bila Sinovac dibolehkan untuk vaksin mandiri, bisa jadi jatah untuk yang gratis berkurang karena pengusaha berani membayar lebih mahal. Ini tidak boleh terjadi,” jelas Menkes.

Selain itu perbedaan merek vaksin juga dinilai penting untuk menghindari kebcoran. “Untuk mencegah terjadinya kebocoran, KPK jstru yang menyarankan bahwa sebaiknya vaksin mandiri jangan sama dengan vaksin gratis,” tambah Budi.

Pada dasarnya sejauh ini ada enam prinsip dibalik regulasi yang terus disiapkan oleh Pemerintah agar proses pelaksanaan vaksinasi mandiri dan gratis dapat berjalan lancar.

Sing penting Indonesia bebas Covid-19 secepat mungkin deh!

Must reads :