Pemerintah Segera Buat Peraturan yang Larang Warga Jakarta Pakai Air Tanah?

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggono mengumumkan rencananya bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk melakukan percepatan aturan larangan penggunaan air tanah di wilayah DKI Jakarta.

Langkah tersebut diambil sebagai upaya mitigasi dari pemerintah terhadap permasalahan penurunan permukaan tanah.

AHY dan Dody Hanggono temukan 2 permasalahan yang dihadapi warga pesisir Jakarta

Dalam blusukan tersebut, AHY dan Dody menemukan dua permasalahan yang dihadapi warga pesisir Jakarta, antara lain banjir rob dan penurunan permukaan tanah.

“Masyarakat pesisir utara Jakarta ini selalu terancam akan bencana, yaitu banjir rob. Land subsidence atau penurunan permukaan tanah itu terjadi setiap saat,” ujar AHY.

Warga Jakarta bakal dilarang gunakan air tanah untuk atasi penurunan permukaan tanah

Larangan penggunaan air tanah disampaikan oleh Dody saat melakukan kunjungan ke kawasan Kalibaru dan Muara Baru, Jakarta Utara pada Senin, 4 November 2024 kemarin.

Dody menganalisa jika land subsidence atau penurunan permukaan tanah di pesisir Jakarta terjadi karena adanya aktifitas pengambilan air tanah yang berlebihan.

Sehingga hal tersebut menyebabkan penurunan permukaan tanah yang juga sangat drastis dari tahun ke tahun.

“Yang pertama ini terus harus ditingkatkan dan diperbaiki penurunan permukaan tanah atau land subsidence terjadi dikarenakan pengambilan air tanah yang sangat berlebihan sehingga permukaan tanah menjadi turun sangat drastis,” kata Dody saat blusukan di daerah Kalibaru dan Muara Baru, Jakarta Utara, Senin, 4 November 2o24, sebagaimana yang diberitakan Antara.

Menambah pasokan air bersih perpipaan dapat menjadi solusi penurunan air tanah?

Dalam pernyataannya saat blusukan, Dody menyebut jika masalah penggunaan air tanah ini dapat diatasi dengan menambah pasokan air dari Bendungan Jatiluhur dan beberapa bendungan baru yang ada di sekitar. Contohnya Bendungan Karian.

Ia menyebut jika kebutuhan air bersih masyarakat Jakarta dan sekitarnya telah terpenuhi oleh pasokan air bersih perpipaan, penduduk DKI Jakarta akan segera dilarang untuk menggunakan air tanah.

“Ujung-ujungnya adalah pada satu titik kita akan meminta kepada masyarakat DKI Jakarta untuk tidak mengambil air tanah, sehingga kemudian pergerakan muka tanah itu bisa benar-benar diminimalkan, tapi kita tidak bisa melakukan itu sebelum kita sebagai pemerintah baik pusat maupun daerah bisa memenuhi kebutuhan minimum masyarakat yaitu air bersih,” ujar Dody.

Solusi atasi masalah banjir rob di DKI Jakarta

AHY mengatakan untuk mengatasi banjir rob, pemerintah memprioritaskan untuk segera membangun tanggil setinggi 4,8 meter di sepanjang pantai.

Selain itu ia juga menyebutkan jika pemerintah saat ini sedang mengkaji proyek National Capital Intergrated Coastal Development (NCICD).

Let uss know your thoughts!