Solusi Desa dari Prabowo
Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai langkah strategis untuk melindungi masyarakat desa dari jeratan rentenir dan pinjaman online (pinjol) ilegal. Targetnya ambisius—70.000 desa akan memiliki koperasi ini pada 2025.
“Bapak Presiden tadi sampaikan Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutus rentenir, tengkulak, pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa,” kata Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Unit Simpan Pinjam Jadi Andalan
Budi Arie menjelaskan bahwa koperasi ini akan memiliki unit simpan pinjam sebagai solusi finansial bagi warga desa. Skemanya disesuaikan dengan kemampuan masyarakat, sehingga mereka tidak lagi harus “gali lubang, tutup lubang” untuk bertahan.
“Utang-berutang, tumpuk-menumpuk, gali lubang, tutup lubang, itu kan tradisi yang juga mau dipangkas. Karena itu kami sampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini memang bertujuan untuk membawa kemajuan bagi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” tambahnya.
Negara Hadir, Rentenir Minggir
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa kehadiran koperasi ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal perlindungan hukum bagi masyarakat desa.
“Negara hadir untuk menyelamatkan mereka. Memutus, jangan sampai mereka tergantung kepada tadi pinjol, tengkulak, rentenir yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kalau dengan koperasi kan jelas transaksinya. Itulah kehadiran negara ini akan menyelamatkan mereka,” ujar Tito.
Selama ini, sistem pendanaan di desa masih banyak yang berjalan tanpa kepastian hukum. Ketika sistem itu terdigitalisasi, masalahnya justru semakin kompleks dengan kehadiran pinjol ilegal.
Koperasi Desa Merah Putih: Sentral Ekonomi Baru?
Koperasi ini bukan hanya soal pinjaman, tapi juga soal memotong rantai distribusi hasil pertanian lokal. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa Kopdes Merah Putih akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa.
“Nanti anggarannya itu dari dana desa yang sekarang ada. Sudah dibentuk nanti badannya, brand koperasi. Bikin gudang di situ dengan ada enam gerai,” kata Zulkifli Hasan di Istana Kepresidenan.
Dengan sistem ini, hasil pertanian desa tidak lagi harus melewati perantara yang panjang. Petani bisa menjual hasilnya langsung ke koperasi dan mendapatkan harga yang lebih adil. Jika berjalan sesuai rencana, ini bisa menjadi game-changer bagi ekonomi pedesaan Indonesia.
—
Let us know your thoughts!
-
Bagaimana Nasib Kereta Whoosh Bandung-Surabaya yang Diklaim Bisa Ditempuh Hanya 3 Jam?
-
Warisan Budaya, Benteng Ketahanan: Menpora Dito Gaungkan Pencak Silat di PBB
-
Pemerintah Siapkan Water Taxi untuk Urai Kemacetan di Bali pada Desember 2025