Kumpulan Kebijakan dan Pernyataan Kominfo yang Dianggap Kontroversial

Kominfo strikes again

Kebijakan Kominfo untuk memblokir Steam, PayPal dkk bukan kali pertama yang menuai reaksi negatif.

Kementerian tersebut, sempat beberapa kali menuai kritik karena kebijakan dan pernyataannya.

Berikut beberapa di antaranya!

• Paling sering minta hapus konten ke Google dibanding negara lain

Berdasarkan laporan transparansi periode Januari hingga Juni 2021 yang diterbitkan oleh Google, Indonesia berada pada urutan pertama negara yang kontennya paling banyak dihapus diikuti oleh Rusia dan Kazakhstan.

Menurut Kominfo, langkah tersebut diambil untuk mencegah penyebarluasan konten yang dianggap melanggar peraturan perundangan, yaitu Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

• “Internet cepat buat apa?”

Pada tahun 2014 lalu, kecepatan internet Indonesia hanya 1,5 Mbps, terbawah kedua di kawasan Asia Pasifik.

Menanggapi hal tersebut Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) ketika itu, Tifatul Sembiring pun bercuit “memangnya kalau internetnya cepat mau dipakai buat apa?”

Ia juga menjelaskan bahwa lemahnya internet Indonesia dikarenakan berbagai alasan. Mulai dari keterbatasan anggaran Kemenkominfo, pemerataan fasilitas IT, hingga lack of spectrum bandwidth.

• Blokir Steam hingga PayPal

Kominfo menuai kontroversi ketika memberlakukan PSE.

Langkah ini berujung pada pemblokiran Steam yang memfasilitasi para gamer di Indonesia untuk bermain, juga PayPal yang jadi saluran transaksi sejumlah profesi yang bekerja sama dengan klien di luar negeri.

https://www.instagram.com/p/Cgv_vbfrrcN/

• Buka tutup situs judi

Sejumlah akses situs judi bisa tetap beroperasi ketika Kominfo memberlakukan PSE. Hal tersebut terjadi lantaran situs-situs tersebut sudah melakukan pendaftaran.

Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan sempat berdalih bahwa situs-situs tersebut bukan situs judi, namun situs permainan biasa.

Tapi anehnya Kominfo berakhir memblokir belasan situs yang diduga situs judi online, tak lama setelah banjir kritik dari publik.

• Nggak komunikasi dengan Ditjen Pajak ketika blokir situs

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) belum membahas ihwal pemblokiran platform digital yang tak mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Padahal situs-situs yang diblokir (termasuk Steam dan Epic Games) dipungut pajak pertambahan nilai (PPN) lewat perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

“Saya belum komunikasi persis, kemarin saya baru mendengar dan saya ingin ngobrol dengan teman-teman Kominfo. Mudah-mudahan kita tidak terganggu lah ya,” kata Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo di kantornya, Selasa, 2 Agustus 2022.

Your thoughts? Let us know!

• Wanita Haid Dilarang Datang ke Pulau Komodo

• Seorang Kakek di India Tak Mandi 22 Tahun, Tunggu Kekerasan Tuntas di Negaranya

• Apa yang Mesti Lo Lakukan Kalo Diteror Sama Orang Nggak yang Nggak Dikenal