Mosi pelengseran takhta Presiden Korea Selatan ditolak karena banyak pejabat yang walkout dan absen
Mosi pelengseran takhta Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol ditolak karena kurangnya partisipasi anggota parlemen di Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa.
Yoon Suk-yeol resmi jadi tersangka?
Sayangnya hal tersebut tak membuat situasi Presiden Yoon Suk-yeol aman karena pada 8 Desember 2024, Kepala Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Seoul Park Se-hyun, yang menyelidiki darurat militer pada tanggal 3 Desember, menyatakan bahwa Presiden Yoon telah secara resmi terdaftar sebagai tersangka atas tuduhan pemberontakan.
The Chosun Daily melaporkan bahwa fakta ada Jaksa Penuntut Utama yang secara terbuka menetapkan presiden (yang sedang menjabat) sebagai tersangka menandakan betapa gawatnya situasi Yoon Suk-yeol pada pemerintahannya sendiri saat ini.
Jaksa Penuntut Utama menggambarkan deklarasi darurat militer sebagai “pejabat publik yang menyalahgunakan wewenangnya untuk menghasut pemberontakan yang bertujuan mengganggu ketertiban konstitusi.”
Tersangka dalam penyelidikan atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan
Jaksa telah menetapkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol sebagai tersangka dalam penyelidikan atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan terkait dengan deklarasi darurat militer yang ia lakukan pada 3 Desember 2024 lalu.
Kepala Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Seoul Park Se-hyun menegaskan bahwa penyelidikan akan mengikuti prosedur hukum terlepas dari apa pun pangkatnya (mengingat Suk-yeol merupakan seorang pemimpin negara).
Se-hyun menekankan bahwa dakwaan tersebut berasal dari tuduhan penyalahgunaan wewenang yang bertujuan mengganggu tatanan konstitusional, dengan mengutip preseden yurisdiksi penuntutan.
Kolaborasi dengan penegak hukum, termasuk militer dan polisi, sedang berlangsung. Kepala Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Seoul menekankan fokusnya tetap pada mengungkap kebenaran dan memastikan akuntabilitas.
Sikap yang diambil pihak kepolisian hingga jaksa di Korea Selatan
Di sisi lain pihak kepolisian Korea Selatan saat ini mengesampingkan penyelidikan bersama dengan pihak Jaksa Penuntut, yang menambah tingkat ketegangan di sana.
Sikap yang diambil baik oleh pihak kepolisian hingga jaksa tersebut ditafsirkan media lokal Korea Selatan sebagai keyakinan akan kemampuan mereka untuk membuktikan tuduhan secara independen (investigasi secara terpisah).
Sementara itu, Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi Korea Selatan (CIO) telah meminta agar kasus tersebut dilimpahkan ke yurisdiksi mereka, sehingga menyebabkan upaya investigasi yang bersaing terhadap seorang presiden (Yoon Suk-yeol), yang berdasarkan Konstitusi, sebenarnya tidak dapat dituntut secara pidana atas tindakan non-makar selama berada di dalam pemerintahan.
Let uss know your thoughts!