Kemendagri Usul Pemda Gratiskan Sekolah Swasta untuk Atasi Polemik PPDB

Ngga cuma negeri, Kemendagri usul pemda untuk gratiskan sekolah swasta

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan bagi masing-masing pemerintah daerah (pemda) untuk turut menggratiskan sekolah swasta.

Jadi jika usulan ini disetujui oleh berbagai pihak, nantinya sekolah gratis tidak hanya bagi sekolah negeri.

Polemik daya tampung di program PPDB

Usul tersebut disampaikan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Benjamin Sibarani dalam Forum Bersama Pengawasan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024/2025 pada Jumat, 21 Juni 2024.

Usulan ini menyusul terkait polemik daya tampung dalam program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Yang terakhir adalah kita dorong pemerintah daerah. Permasalah utama sebenarnya apa? Ya daya tampung kurang, jadi kita dorong pemerintah daerah itu menggratiskan juga di (sekolah) swasta. Ayo dong bareng-bareng, jadi bukan hanya negeri saja yang sekarang (gratis) ini tetapi swasta juga harus kita dorong bagaimana itu kita berikan kepada warga negara itu kita jamin mereka bersekolah,” kata Benjamin melansir RRI, Jumat 21 Juni 2024.

Bentuk Sistem Pengawasan Terpadu untuk atasi PPDB

Berdasarkan rilisan pers dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riste, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), mereka menggandeng Kementerian Koordinator Pembangunan Sumber Daya Manusia (Kemenko PMK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Ombudsman Republik Indonesia akan memperkuat pengawasan pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025.

Salah satunya adalah dengan membentuk Sistem Pengawasan Terpadu PPDB.

“Dalam melakukan pengawasan, kami membentuk Sistem Pengawasan Terpadu PPDB sebagai wadah untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan dalam proses penerimaan peserta didik. Untuk menjalankan hal ini, dibutuhkan sinkronisasi dan koordinasi yang kuat antara kementerian dan lembaga terkait.” ujar Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Warsito melansir dari laman resmi Kemdikbud.

Let uss know your thoughts!