Pada November 2025, bencana banjir dan tanah longsor menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana dengan skala masif ini menelan lebih dari seribu korban jiwa.

Tujuh bulan kemudian, masih banyak wilayah terdampak yang rusak parah dengan kondisi yang memprihatinkan dan belum terjamah pemulihan.

Fakta ini secara langsung berdampak pada mobilitas warga. Yang sering kelewat adalah: bencana skala masif ini juga berdampak pada satwa, hutan hingga pertanian.

Korban Bukan Cuma Angka

Berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat 2025 per 22 Juni 2026 menguraikan jumlah korban:

– 1.207 orang meninggal dunia

– 137 masih dinyatakan hilang

– 1.257 jiwa mengungsi

Wilayah yang Rusak Bukan Cuma Data

Per 22 Juni 2026, Adapun breakdown total permukiman hingga infrastruktur yang terdampak:

– 54 kabupaten/kota  terdampak

– 184.149 rumah rusak & relokasi

– 107 jalan nasional rusak

– 2.421 jalan daerah rusak

– 43 jembatan nasional rusak

– 1.180 jembatan daerah rusak

*Dashboard BNPB, Portal Penanganan Bencana Sumatera Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU)

April 2026, Pak Menteri PU Klaim “Tidak Ada Masalah”

Pada April 2026, Menteri Pekerjaan Umum mengklaim tidak ada masalah dalam pembangunan infrastruktur pasca-bencana Sumatera.

“Kalau jalan dan jembatan nasional tidak ada masalah. Memang ada longsor, tapi dalam hitungan kurang dari 24 jam sudah bisa kita bereskan,” kata Menteri PU Dody Hanggodo pada 20 April 2026 dilansir laman resmi Sahabat PU.

Doddy mengklaim dari 107 ruas jalan dan 43 jembatan terdampak telah kembali fungsional 100% . Selain itu, jaringan jalan daerah, dari total 2.421 ruas jalan terdampak, sebanyak 2.277 ruas jalan (94%) juga diklaim sudah bisa kembali diakses. Sementara, 792 jembatan dari total 1.181 unit (67%) pun diklaim telah kembali beroperasi.

Mei 2026, Pernyataan Kontra

Belum genap satu bulan, pada Mei 2026 Menteri PU mengerluarkan pernyataan yang agak kontradiktif dari klaim jalan dan jembatan nasional tidak ada masalah.

Pada Rakor Satgas DPR RI Dody Hanggodo mengatakan, “Penanganan permanen terhadap jembatan-jembatan daerah yang masih bersifat temporer akan dipercepat agar konektivitas pulih sepenuhnya,” ujarnya dilansir laman resmi Sitaba KemenPU.

Padahal bulan lalu yang ia menyebut “sudah tertangani,” ternyata baru tambal darurat yang bersifat temporer. Dan malah mengeluarkan pernyataan “dipercepat agar konektivitas pulih sepenuhnya”.

Menuntut Ilmu Taruhannya Nyawa

Tak hanya solusi temporer, nyatanya masih ada jembatan di sejumlah titik yang belum tersentuh perbaikan. Seperti kondisi yang digambarkan Pante Ceureumen, Aceh Barat, yang viral di sejumlah media arus utama. Sebuah video di TikTok milik @anwaryunus21 memperlihatkan para siswa SDN Alue Lhok Aceh yang terpaksa berenang melawan arus Sungai Meureubo yang kencang demi pergi sekolah.

Para orang tua berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan penghubung tersebut karena khawatir dengan keselamatan anak-anak mereka bertarung nyawa demi menuntut ilmu. Sementara, jembatan lain yang bisa diakses jaraknya 8 km dari lokasi mereka, dikutip BBC Indonesia.

Yang Sering Terlewatkan dari Liputan Bencana

Tapi kalau dampak bencana hanya diukur dari kerusakan rumah dan infrastruktur, ceritanya jadi tidak lengkap. Ada beberapa hal lain yang jarang kena coverage tapi sama-sama jadi korban jangka panjang.

Misalnya populasi Orangutan Tapanuli, salah satu kera besar paling terancam punah di dunia, populasinya cuma sekitar 800 individu sebelum bencana.

Studi yang terbit di jurnal Current Biology, 10 Juni 2026, mencatat sekitar 58 individu atau 7% populasi mati akibat banjir dan longsor November 2025. Angka ini jauh lebih tinggi dari estimasi awal Desember 2025 yang hanya 35 individu. Peneliti menyebut angka ini masih konservatif, belum menghitung kerusakan habitat dan hilangnya sumber pangan pascabencana.

Dampak pada Hutan Sumatera

Selain populasi Orangutan, hilangnya hutan juga harusnya jadi perhatian khusus pemerintah. Analisis awal yang diperkuat verifikasi lapangan oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sebut kerusakan hutan di hulu DAS Batang Toru dan Sibuluan jadi salah satu pemicu parahnya banjir.

Dikutip laman resmi Kemenhut, pada Desember 2025 mereka menetapkan 12 subjek hukum, korporasi dan perorangan yang terindikasi berkontribusi pada kerusakan itu. 5 lokasi disegel, termasuk dua titik di konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL).

Bahkan investigasi independen Auriga Nusantara dan Earthsight menemukan dugaan 758 hektare hutan alam dibabat secara ilegal di salah satu sektor konsesi yang sama.

Dampak pada Pertanian Sumatera

Lahan hutan bukan satu-satunya yang terdampak. Lahan lain seperti sawah seluas 107.400 hektare di 3 provinsi juga ikut rusak, 44.600 hektare di antaranya gagal panen menurut Kementerian Pertanian (Kementan), dikutip detikFinance.

Kementan juga menyebut ada sebanyak 820.000 ekor ternak yang mati atau hilang, per Januari 2026.

Artinya, di banyak titik terdampak parah, panen pertama pascabencana baru akan terjadi sekitar Agustus 2026, hampir setahun penuh setelah sawah mereka tenggelam.

Tito Karnavian: Huntara Sumatera Sudah 97%, Pemerintah Anggarkan Rp100 T

Tapi tenang, selalu ada hal baik yang terselip. Seperti halnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Tito Karnavian, yang dalam pernyataannya di press conference bilang, pembangunan hunian sementara (huntara) di seluruh Sumatera hingga saat ini sudah mencapai 97%.

Dengan perkembangan pembangunan huntara yang sedikit lagi mencapai 100% ini, Tito menargetkan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi prioritas berikutnya. Untuk itu pemerintah menganggarkan total Rp100,1 triliun hingga 2028.

Hunian Hibah dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia

Selain pemerintah, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia juga turut memberikan bantuan dengan menyediakan hunian untuk masyarakat terdampak bencana.

Pada awal Juni 2026 lalu, Tzu Chi Indonesia telah memasuki pembangunan tahap awal yang menghasilkan sebanyak 114 unit rumah. Pembangunan tahap awal yang dimulai sejak Desember 2025.

Dalam siaran pers Pemerintah Kota Sibolga, setiap hunian dilaporkan dilengkapi furnitur seperti satu set sofa, satu set meja makan, satu set rak serbaguna, dua set tempat tidur lengkap dengan bantal, serta dua set selimut.

Jadi..

Status darurat sudah dicabut.

Klaim pulih 100% sudah keluar. Namun ada ketidakselarasan versi laporan dengan versi lapangan.

Apresiasi wajib diberikan kepada pihak-pihak yang membantu proses pemulihan pasca-bencana Sumatera ini. Namun tujuh bulan bukan waktu singkat untuk pulih dari bencana sebesar ini.

Datanya terus berubah, progresnya masih berjalan, belum saatnya tutup buku, dan tugas kita adalah terus memantau.

Update-update apa lagi yang belum dimasukkan tapi kalian pantau sampai hari ini?

Let uss know your thoughts!