Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengeluarkan prediksi kalau Indonesia akan kehilangan profesi petani tahun 2063 mendatang. Prediksi tersebut melihat industri pertanian yang mengalami penurunan pekerja.

Lantas apa jadinya kalau negara kita tidak punya petani? Apa yang harus kita persiapkan jika kondisi ini benar terjadi?

Indonesia Akan Kehilangan Profesi Petani Tahun 2063

Indonesia
Kompas

Dalam prediksinya, Bappenas memperkirakan kalau tidak akan ada lagi warga Indonesia yang ingin menjadi petani tahun 2063 mendatang.

Jika melihat data tahun 1976, pekerja di sektor pertanian Indonesia mencapai 65,8 persen. Sedangkan tahun 2019 langsung turun drastis menjadi 28 persen.

“Apabila kita menggunakan tren ini dalam perhitungan linear, tentu saja hasilnya cukup mencengangkan. Mungkin di 2063 tidak ada lagi yang berprofesi sebagai petani seperti yang kita kenal,” kata Plt Direktur Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas, Mia Amalia dikutip dari Kompas.

Baca juga:

Indonesia
Coaction

Sejumlah faktor dinilai jadi penyebab terjadinya tren ini. Salah satu penyebab terbesarnya adalah alih fungsi lahan yang terus menurun menjadi lahan sawit, pabrik, bahkan perumahan.

Melihat kondisi ini tentunya sangat menakutkan bagi Indonesia. Apalagi industri pangan menjadi kebutuhan dasar setiap warga.

“Kebutuhan akan pangan yang berkualitas perlu diimbangi dengan ketersediaan pangan yang memadai. Namun kenyataan yang terjadi, tren penggunaan lahan untuk pertanian semakin menurun, apabila dilihat dari alih fungsi lahan yang semakin meningkat,” tambah Mia Amalia.

Faktor Perubahan Iklim Turut Mempengaruhi

Indonesia
The Conversation

Selain karena alih fungsi lahan, para petani Indonesia juga harus melawan perubahan iklim. Apalagi petani beras yang jadi kebutuhan pokok masyarakat, perubahan iklim membuat mereka kesulitan untuk menanam padi.

Dengan adanya faktor lingkungan ini pun semakin membuat para petani ingin mencari pekerjaan lain yang tidak perlu memikirkan perubahan iklim.

_

Wah, kira-kira apa ya langkah pemerintah mengatasi hal ini supaya tidak terjadi?