Australia Ajukan RUU Closing Loopholes 2: Beri Pekerja ‘Hak di Luar Jangkauan’ di Luar Jam Kerja

Australia sedang dalam proses pengesahan RUU Closing Loopholes 2

Australia saat ini dalam proses pengesahan rancangan undang-undang (RUU) yang menyertakan pemberian “hak berada di luar jangkauan” dan menolak panggilan telepon dari atasan bagi para pekerja saat sudah di luar jam kerja.

RUU yang disebut dengan “Closing Loopholes 2” ini merupakan hak bagi karyawan untuk berada di luar jangkauan, serta lima perubahan lain yang akan terjadi di tempat kerja di Australia saat sudah disahkan.

Memungkinkan pekerja bisa ‘di luar jangkauan’ untuk urusan kantor setelah jam kerja

Dikutip dari The Guardian, Kamis, 8 Februari 2024, RUU Closing Loopholes 2 yang diajukan Partai Buruh ini disahkan Senat pada hari Kamis, 8 Februari 2024 dengan pengajuan amandemen yang ditambah oleh Partai Hijau.

Amandemen dari Partai Hijau tersebut menambah hak lainnya bagi pekerja yakni untuk bisa berada di luar jangkauan dari email dan panggilan kantor setelah jam kerja.

RUU ini akan kembali ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disetujui amandemennya, sebelum disahkan sebagai undang-undang yang baru.

Atasan yang menghubungi di luar jam kerja bakal didenda

Berdasarkan RUU tersebut, atasan yang menghubungi karyawannya di luar jam kerja berpotensi dikenakan denda.

“Karyawan tidak diwajibkan untuk memantau, membaca, atau menanggapi komunikasi kerja dari pemberi kerja di luar jam kerja,” demikian bunyi rancangan undang-undang Closing Loopholes 2 seperti yang dilansir dari QZ, Kamis, 8 Februari 2024.

PM Australia bilang kalau karyawan ngga digaji 24/7, ngga wajib available 24/7

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menjelaskan lebih lanjut terkait RUU tersebut.

Ia mengatakan tujuan dari dibentuknya RUU Closing Loopholes 2 ini dimaksudkan agar siapapun yang tidak dibayar 24 jam tidak boleh dapat hukuman jika mereka tidak bisa dihubungi selama 24 jam di luar jam kerjanya.

“Apa yang kami maksudkan adalah bahwa seseorang yang tidak dibayar 24 jam sehari tidak boleh dikenakan sanksi jika mereka tidak online dan tersedia 24 jam sehari,” kata Perdana Menteri Australia Anthony Albanese kepada para wartawan mengutip dari The Independent.

—

Let uss know your thoughts!