Pemprov DKI Bakal Siapkan QRIS Khusus untuk Pembelian Gas Elpiji 3 Kg

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) mengungkap rencana mereka yang nantinya akan menyediakan QRIS atau QR code bagi warga yang ingin membeli gas elpiji 3 kilogram (kg).

Pemprov DKI Jakarta siapkan QRIS khusus buat masyarakat yang dipakai saat beli gas elpiji 3 kg

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi  DKI Jakarta Hari Nugroho.

Hari mengatakan layanan QRIS untuk warga yang ingin membeli gas elpiji 3 kg ini bertujuan supaya kuota elpiji di Jakarta dapat terkendali dan tidak bisa diperjualbelikan pada warga yang berada di luar Ibu Kota.

Selain itu layanan ini juga diklaim agar bisa memastikan gas elpiji 3 kg diterima oleh masyarakat yang berhak menerima subsidi dari pemerintah.

“Nanti kita atur. Begitu sudah kita atur berapa pengguna elpiji yang di Jakarta, siapa yang berhak terima, database-nya kita lengkap, nah nanti menurut dari Dinas Perdagangan mau dibikin kayak QRIS,” kata Hari Nugroho saat melakukan kunjungan kerja di Pasar Klender SS di Jakarta, dilansir Antara Rabu, 5 Februari 2025.

Mekanisme tunjukkan KTP ternyata kurang efektif sebagai solusi verifikasi

Kepala Disnakertransgi itu menambahkan selama ini pangkalan hanya menggunakan KTP untuk melakukan verifikasi, namun ia tidak memungkiri mekanisme yang lama belum begitu efektif sebagai solusi.

Oleh karena itu mekanisme baru QRIS ini diperkenalkan. Hari menjelaskan cara kerja dari QRIS yang nantinya bisa digunakan warga saat membeli gas melon bersubsidi tersebut.

Bagaimana cara kerja dari QRIS yang dimaksud?

Saat di-tap, nantinya mesin scan QR akan bekerja seperti RFID (Radio Frequency Identification), jadi ketika si-scan tapi KTP-nya bukan dari Jakarta pembeli tersebut tidak diperbolehkan untuk membeli.

“Begitu di-tap, kayak RFID, di-tap ternyata lho kok KTP-nya bukan DKI. Nah, berarti ketahuan,” ujarnya.

Hari Nugroho mengklaim mesin pendekteksi kode QR yang akan digunakan untuk pembelian gas elpiji 3 kg nantinya tak hanya menunjukkan status wilayah dari orang yang memindai tapi juga status mereka apakah berhak mendapat gas bersubsidi atau tidak.

Jadi dengan adanya layanan QRIS ini diharapkan alokasi subsidi untuk gas melon bisa jadi lebih tepat sasaran dengan target orang-orang miskin.

“Mau KTP dari mana, saya nggak ngerti kan. Nah sekarang alokasi DKI ya orang DKI yang nerima. Siapa DKI-nya? Ya orang miskin. Orang miskin itu siapa? Ya rumah tangga yang desil [pengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)] satu, desil dua, sampai berapa tadi itu. Jangan sampai saya beli melon, boleh. Itu kan nggak boleh. Kita sudah 12 kilo atau yang jaringan gas,” terang Hari.

Let uss know your thoughts!