Anggaran Dipotong 54 Persen, Komisi Yudisial Hanya Cukup Gaji Pegawai Sampai Oktober 2025

Imbas efisiensi anggaran dari pemerintah turut dirasakan oleh lembaga negara Komisi Yudisial (KY) yang menyebabkan langkah pemotongan gaji para pegawai.

Komisi Yudisial ungkap efisiensi anggaran berimbas ke gaji pegawai yang cukup hanya sampai Oktober 2025

Dalam keterangannnya, Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai menyampaikan ia dan pihaknya akan menaati kebijakan yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sejalan dengan hal tersebut, Amzulian mengakui adanya efisiensi anggaran ini berdampak pada operasional lembaga yudikatif tersebut.

Amzulian mengungkap jika Komisi Yudisial yang ia pimpin tersebut hanya mampu membayar gaji para pegawai hingga Oktober 2025 mendatang.

“Kami diminta melakukan efisiensi ya, (dalam) segala hal. Karena dengan anggaran yang ada, operasional saja sehari-hari itu agak terganggu,” kata Amzulian saat ditemui wartawan setelah rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen di Jakarta, dilansir Antara Senin, 10 Februari 2025.

Amzulian Rifai keluhkan ongkos bensin yang ditiadakan tahun ini

Amzulian Rifai merinci anggaran Komisi Yudisial dipotong hingga 54 persen dari Rp184 miliar aggaran tahun 2025.

Selain itu ia menambahkan mulai Maret 2025, alokasi anggaran bahan bakar minyak (BBM) untuk keperluan operasional Komisi Yudisial juga dihapus tahun ini.

“BBM kami mulai bulan depan beli sendiri, keteteran kami,” terang Amzulian.

Berkaitan dengan hal tersebut, Amzulian mengatakan ia akan segera menemui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk mengajukan revisi atas kebijakan efisiensi anggaran pada Komisi Yudisial.

Let uss know your thoughts!