Ratusan dosen yang tergabung dalam Aliansi Dosen ASN Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi (Kemendiktisaintek) Seluruh Indonesia (ADAKSI) turun ke jalan menggelar aksi damai yang menuntut pemerintah untuk mencairkan semua tunjangan kinerja (Tukin) tanpa terkecuali dari tahun 2020 hingga 2024.
Ratusan dosen ASN turun ke jalan, tuntut Kemdiktisaintek cairkan tukin secara utuh 2020-2024
Aksi Damai tersebut dilakukan oleh lebih dari 500 dosen di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin, 3 Februari 2025.
Para dosen yang tergabung dalam Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia menuntut pemerintah untuk membayarkan tunjangan kinerja mereka secara utuh sejak 2020, bukan hanya separuhnya.
“Kami minta semuanya dicairkan. Tidak cuma separuh, tidak hanya sepertiga. Semuanya harus dibayarkan,” ujar Ketua ADAKSI Pusat Anggun Gunawan di Jakarta, sebagaimana yang dilansir Antara, Senin, 3 Februari 2025.
Sekjen Kemdikti tegaskan tunjangan kerja dosen ASN tak bisa dirapel
Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi dilaporkan telah mengajukan anggaran tukin untuk tahun 2025 senilai Rp2,5 triliun dan sudah disetujui oleh Dewan Perwakian Rakyat (DPR).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemdikti Togar M. Simatupang dalam pernyataannya menengaskan jika pembayaran tunjangan kinerja dosen ASN mulai 2020 hingga 2024 tidak bisa dirapel tahun ini atau waktu yang akan datang.
“Kalau di Kemenag, mereka menjalankan proses birokrasi dan dianggarkan, jadi masih bisa dilanjutkan kalau ada kekurangan. Hal yang ceritanya berbeda dengan tukin yang ada di lingkungan Dikti,” ujar Togar saat dikutip dari Antara, Senin, 3 Februari 2025.
Aliansi dosen: anggaran tukin dosen yang belum dibayar mencapai Rp8 T tapi anggaran tahun ini cuma ada Rp2,5 T
Ketua ADAKSI Pusat mengatakan anggaran untuk tukin para dosen yang belum dibayar dari 2020 hingga 2024 diestimasikan senilai Rp8 triliun.
Anggun turut mengatakan jika Kemdiktisaintek hanya mampu menyediakan anggaran untuk 30.000 dosen ASN sebesar Rp2,5 triliun, padahal jumlah dosen dibawah Kemdiktisaintek mencapai 80.000 lebih.
“Jadi sejak awal kami sudah merasakan ini tidak ada keberpihakan kementerian terhadap kami. Kemudian sampai detik ini, kami tidak pernah diundang untuk berdiskusi ataupun juga beraudiensi dengan kementerian,” ungkap Anggun.
Let uss know your thoughts!
Feature Image Courtesy of ANTARA/Khaerul Izan